Ayo Rakyat Bersatu, Turunkan Rezim SBY-Boediono dan Elit-ELit Politik Busuk! Ganti dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin!

Salam Pembebasan!

Hari ini, 28 Januari 2009, adalah 100 hari kekuasaan SBY-Boediono. Tapi sesungguhnya rezim SBY-Boediono bukanlah kekuasaan yang baru lahir, atau baru berumur 100 hari. Kekuasaan SBY-Boediono sudah berjalan 5 tahun yang lalu, sehingga hari ini tepatnya adalah 5 tahun 100 hari kekuasaan SBY-Boediono. Atau bahkan, kekuasaan hari ini hanyalah episode lanjutan dari kekuasaan sebelumnya paska reformasi. Kekuasaan yang memiliki karakter serupa: Agen Penjajahan Asing!
Lihat, Lihat saja! Sejak pemerintahan Habibie, Megawati, Gusdur, SBY-Kalla dan SBY-Boediono tak ada kebijakan yang benar-benar berbeda. Semuanya dalam soal arah ekonomi-politik bak pinang dibelah dua: tunduk dan takluk pada kepentingan asing, yang membutuhkan pasar, membutuhkan buruh murah, membutuhkan ladang penghisapan baru dan luas dari aset-aset negara, alam, dan lain sebagainya.

Tidak! Kita tidak boleh melihat bahwa 100 hari ini hanyalah babak baru, era baru, zaman baru. Sama sekali bukan! 100 hari ini adalah keberlanjutan dari penindasan kapitalisme Internasional sejak era Soeharto berkuasa. Yang diperdalam, diperluas, diperganas mekanisme penghisapannya, penindasannya, melalui “ekonomi pasar” sebagai cara untuk membenar-benarkan pengisapan kapitalisme internasional, membenar-benarkan Penjajahan Asing!

Tengok, Tengoklah! berbagai Undang-Undang yang memperdalam dan melancarkan program-program neoliberalisme telah disahkan secara cepat untuk mengejar target “obat” krisis Kapitalisme Global di negeri ini dan memperluas lapangan pencaplokan akumulasi kapitalis untuk di bawa ke kantong-kantong korporasi internasional. Undang-undang tersebut, antara lain: UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU HP3, UU Kehutanan, UU Pajak, UU Kawasan Ekonomi Khusus, Perpu Pembebasan Lahan, UU BHP. Bahkan DPR periode 2004-2009 telah mengesahkan privatisasi 30 perusahaan negara (sebagian belum terealisasi), dan yang paling siap melakukan initial public offering tahun ini adalah PT Bank Tabungan Negara dan PT Pembangunan Perumahan.

Lalu apa akibatnya, setelah 32 tahun bangsa ini dibawah Kapitalisme Kroni dan 11 tahun dibawah sistem Kapitalisme Neoliberal? Apakah ada KESEJAHTERAAN itu? Atau tepatnya tetesan kesejahteraan dari Pembangunanisme dan Pasar “Bebas” itu? Dan Apakah ada DEMOKRASI itu? Sama sekali TIDAK ADA!

Mari, Mari kita lihat dengan pikiran dan hati kita yang jernih! Lebih dari separo dari 240 juta penduduk Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dar US $2 per hari dan sekitar 40 juta penduduk menganggur. Suatu kenyataan yang berbanding terbalik dengan fakta 23.000 orang orang kaya di Indonesia. Tak hanya itu, angka kematian Ibu meningkat (307 per 100.000), bahkan jumlah anak yang putus sekolah (sekitar 5,0% anak usia SD, 45% usia SMP, dan 60% anak usia SMA tidak bersekolah) dan 76% lulusan SMA tak sanggup kuliah.

Lalu, adakah KESEJAHTERAAN itu dibawah Rezim-Rezim Kapitalis, seperti halnya SBY-Boediono, JELAS jawabannya adalah TIDAK ADA!

Mereka, Rezim-Rezim Kapitalis di Negeri ini, seperti halnya SBY-Boediono, hanyalah agen, calo, pedagang sumber daya yang menggadai-gadaikan kekayaan negeri ini, diperjualbelikan bagi kerakusan dan pesakitan kapitalis-kapitalis internasional, yang tengah kalut karena Krisis yang tak kunjung berakhir. Mereka, kapitalis-kapitalis Internasional itu sangat butuh, liberalisasi pasar, liberalisasi keuangan, liberalisasi hukum, liberalisasi pendidikan, liberalisasi kesehatan dan lain sebagainya, sebagai obat krisis Overproduksi mereka.

Tak cukup hanya disitu, karena neoliberalisme mengakibatkan kemiskinan, maka, gejolak perlawanan rakyat harus diredam, dibelenggu, bahkan jika perlu ditumpas. Agar tak menganggu kelancaran penghisapan, penindasan, dan pemindahaan kekayaan.

Perhatikanlah seksama, agar tak terbuai dengan demokrasi palsu ini, ruang-ruang demokrasi semakin jelas arahnya, menyempit! Berbagai rancangan UU yang membahayakan demokrasi, yang menunggu peraturan perundang-undangannya, seperti RUU Rahasia Negara, RUU Penyiaran, RUU Pers, RUU Intelejen Negara, UU Pornografi akan segera disahkan untuk membungkam kebebasan ekspresi, kebebasan informasi, kebebasan berpendapat dan berorgansiasi. Belum seratus hari saja pemerintahan SBY-Boediono, melalui Kejaksaan Agung sudah melakukan pelarangan terhadap 5 buku. Belum lagi berbagai kekejian dan penganiayaan terhadap kaum tani, buruh, nelayan, mahasiswa, dan rakyat miskin yang melakukan perlawanan karena penghisapan Neoliberalisme.

Jadi, adakah DEMOKRASI itu? Jawabnya, tentu saja: TIDAK ADA!

Jelas, Jelas Sudah! Kapitalisme Neoliberal pada hakikatnya adalah PENJAJAHAN ASING! Karena Kapitalisme Neoliberal mengeksploitasi kekayaan di negeri ini membawanya dengan tenang ke kantong-kantong korporasi, tanpa rakyat di negeri ini ataupun di negeri miskin lainnya dapat mengecap kekayaan tersebut secara adil dan merata.

Terang sudah Kapitalisme Neoliberal adalah PENJAJAHAN ASING! Dan Rezim-Rezim Kapitalis di negeri ini, seperti pula SBY-Boediono adalah ANTEK, AGEN PENJAJAHAN ASING. Merekalah yang membuat aturannya, kebijakannya, hukumnya sehingga Penjajah-Penjajah tersebut dapat melenggang masuk ke negeri ini tanpa takut dituduh sebagai Penjajah seperti zaman perjuangan melawan Kolonialisme. Rezim-Rezim Kapitalis negeri inilah yang meLEGALkan PENJAJAHAN itu.

CUKUP, CUKUP SUDAH! Kapitalisme sudah menghisap hingga ke “tulang sumsum” kehidupan. Kapitalisme sudah GAGAL, harus di GANTIKAN, begitu pula rezim-rezim kapitalis di negeri ini, sama halnya dengan SBY-Boediono, harus DIGANTIKAN, DITURUNKAN segera! Selanjutnya, Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin harus dibangun, dari keringat, darah, airmata PERSATUAN RAKYAT dan GERAKAN, agar Kesejahteraan dan Demokrasi yang Sejati (SOSIALISME) bagi Rakyat menjadi nyata!

Oleh karena itu, bagi kami, Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM – PRD), bersama dengan RAKYAT, menuntut:

Turunkan Harga Sembako
Pendidikan dan Kesehatan Gratis
Kenaikan Pendapatan dan Lapangan Pekerjaan
Perumahan, Air Bersih, Energi, serta Transportasi Murah dan Massal
UU Politik dan Pemilu yang Demokratis
Penulisah Sejarah yang Jujur; Mengembalikan Ingatan Sejarah Rakyat
Pengadilan Kejahatan HAM dan Pembubaran Komando Teritorial
Pengadilan dan Penyitaan Harta Soeharto/Kroni, dan Koruptor Lainnya
Kuota 50% Perempuan untuk Semua Jabatan Publik
Perbaikan Kerusakan Lingkungan

Bagi kami, jalan keluar dari persoalan di atas, adalah:

Industrialisasi Nasional oleh dan untuk Rakyat
Pemusatan Pembiayaan dalam Negeri
Pemenuhan Tuntutan-tuntutan Mendesak Rakyat
Kekuasaan Rakyat
Kebudayaan Maju

Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat,
Salam Juang !

Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM – PRD)

Medan Juang, 28 Januari 2010

Zely Ariane
Juru Bicara