Senin (12 Juli 2010), di tengah teriknya matari, puluhan buruh yang tergabung dalam PPBI (Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia) menggelar demonstrasi di depan Istana, menuntut pembatalan kenaikan TDL dan mengambil alih industri nasional di bawah kontrol rakyat. Sebelum menggelar aksi di istana, puluhan buruh PPBI melakukan aksi protes di Depnaker menuntut penyelesaian berbagai kasus di daerah seperti buruh PT. WRP di Sumatra Utara, buruh tambang BJE (Bara Jaya Energi) Kalimantan Timur, buruh PT. Nissin di Bekasi, buruh supir Bandara di Kaltim, buruh PT. Indofood Bekasi, buruh PT. Mikro Bandung. 

Dalam orasi-orasinya, beberapa aktivis buruh PPBI dari berbagai daerah menuntut kepada Depnaker supaya bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran terhadap buruh seperti PHK sepihak, intimidasi, union busting dan berbagai kasus lainnya. Selama ini, pihak Disnaker di daerah maupun Depnaker di tingkat nasional selalu abai terhadap nasib buruh tertindas. Kasus terus bertambah, akan tetapi tak ada satu pun yang terselesaikan. Buruh, tetap menjadi pihak yang dirugikan. Setelah puas berorasi di depan Depnaker, puluhan massa aksi pun bergerak menuju istana, sementara beberapa delegasi dari masing-masing buruh yang berkasus melanjutkan negosiasi dengan pihak Denaker. 

Terik matari begitu menyengat membakar tubuh, peluh keringat tampak membasahi para peserta aksi massa. Akan tetapi, semangat massa aksi tak jua pudar. Dengan membentangkan spanduk pembatalan kenaikan TDl dan penolakan terhadap kenaikan harga, secara bergiliran aktivis buruh berpidato. Ketua Umum PPBI, Ata B. Udi, menyatakan kenaikan TDL telah merugikan buruh. Akibat kenaikan TDL sektor industri, banyak perusahaan mengalami kenaikan biaya produksi dan dengan alasan tersebut pihak perusahaan bisa melakukan pemecatan sepihak atas nama efisiensi. Dengan demikian, buruh semakin dimiskinkan. Karena itu tidak ada cara lain selain kaum buruh menyatukan kekuatan dan menumbangkan kapitalisme dan rejim pendukungnya, SBY-Budiono. Di dalam pernyataan sikap PPBI, PPBI menyatakan kenaikan TDL ini sebagai dampak dari liberalisasi energi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, SBY-Budiono. Akibat liberalisasi energy, rakyat Indonesia tak bisa menikmati kekayaan alamnya. Karena itu pembangunan industri nasional harus dilakukan di bawah kontrol rakyat. 

PPBI untuk pertama kali pasca kongres ini, juga didukung oleh beberapa organisasi massa seperti Pembebasan, PPRM, Perempuan Mahardhika dan satu partai politik, KPRM-PRD. Zely Ariane, dari KPRM PRD membuka pidatonya dengan menunjukkan headline harian Kompas tentang dampak kenaikan TDL. Kepada para aparat, Zely menunjukkan berita tersebut dan meminta mereka untuk membacanya tapi tak satu pun bergeming. Zely Ariane kemudian menyatakan bahwa kebijakan kenaikan TDL yang diterapkan oleh SBY-Budiono akan semakin memiskinkan rakyat, termasuk buruh. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang melapangkan kapitalisme untuk terus berkembang di Indonesia, menyebabkan jutaan orang hidup dalam kemiskinan, tak mampu mengakses pendidikan dan kesehatan. Tak ada jalan lain, kapitalisme harus ditumbangkan dan sosialisme sebagai jalan keluar harus terus diperjuangkan. Dalam hal ini, kelas pekerja memiliki peran penting dalam perjuangan menuju sosialisme. Selain itu, persatuan yang konsisten mesti terus diupayakan dalam menumbangkan kapitalisme dan rejim bonekanya. 

Setelah berjam-jam melakukan aksi dengan penjagaan ketat aparat kepolisian, akhirnya aksi ditutup dengan mengumandangkan lagu Internasionale. Tangan kiri pun teracung ke atas, dan massa aksi kemudian membubarkan diri. 

***

Massa PPBI Serukan SBY-Boediono Lengser

Laporan wartawan Tribunnews.com, Alie Usman.

http://www.tribunnews.com/2010/07/12/massa-ppbi-serukan-sby-boediono-lengser

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lebih dari seratusan orang buruh yang tergabung dalam Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI), kembali mendesak presiden dan Wakil Presiden untuk mundur dari jabatannya. Dalam salah satu tuntutan aksinya, massa gabungan dari 12 organisasi serikat pekerja mulai dari Sumatra sampai Sulawesi Tengah tersebut juga menyoroti kembali persoalan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang sudah diberlakukan pemerintah.

Budi Wardoyo, Sekjen PPBI mengatakan, hingga saat ini segala kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintahan SBY semakin tidak relevan dengan apa yang masyarakat kehendaki dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya. "Semua kebijakan SBY membuat rakyat semakin miskin. Salah satu cara yang mungkin dilakukan rakyat dalam menghentikan ini harus dengan menjatuhkan Presiden. Kami menyerukan pada seluruh rakyat, agar bersama-sama membangun kekuatan untuk menjatuhkan SBY Boediono," ujarnya saat ditemui di depan Istana Negara, di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2010).

Usai menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan rakyat dalam menggalang kekuatan menggulingkan rezim SBY, massa buruh tersebut juga meminta pada pemerintah untuk menurunkan tarif dasar listrik yang terlanjur sudah ketok palu awal Juli kemarin. Selain menyoroti permasalahan listrik tersebut, massa juga meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan-kebutuhan seperti sembako, transportasi, hingga perumahan rakyat.

"Permasahan listrik kami kira tidak akan selesai dengan hanya menaikan harga terus terusan. Harusnya listrik dinasionalisasikan. Tuntutan kami sangat jelas. Sumber daya energi termasuk listrik sudah saatnya harus dikontrol oleh rakyat. Tidak bisa dikelola swasta," ujar Budi.

Sekitar 114 orang buruh yang menggelar orasi di depan Istana Negara tersebut sebelumnya sempat menggelar orasi yang sama di Bundaran Patung Kuda, lalu terus bergerak ke arah Istana. Budi menjelaskan, usai menggelar orasi dua sampai tiga jam di depan Istana, rencananya massa akan langsung membubarkan diri.

"Ini merupakan kekuatan kecil, dalam waktu dekat, mungkin sekitar dua tiga minggu kedepan, kami akan aksi besar-besaran massa buruh berkaitan dengan tema kenaikan tarif listrik tersebut. Kami akan gelar aksi massa yang besar usai gerakan hari ini," ujar Budi.