Selebaran Aksi Anti Korupsi

LAWAN SISTEM KAPITALISM DAN BUDAYA KORUPSI; BANGUN GERAKAN RAKYAT MANDIRI YANG NON KOOPTASI DAN NON KOOPERASI

Budaya korupsi di negeri ini sudah sangat parah dimana dipraktikkan secara berjamaah di semua institusi pemerintah, lembaga peradilan bahkan lembaga pendidikan dan lembaga agama. Kasus korupsi Cicak vs Buaya maupun kasus Bank Century adalah kasus terbaru setelah sekian banyak kasus-kasus dari sejak masa Orde Baru yang dilakukan oleh kroni-kroni Soeharto hingga korupsi BLBI yang menelan uang rakyat trilyunan rupiah, namun tak pernah terselesaikan. Karena pemerintahan yang pernah berkuasa di negeri ini, sekarang pemerintahan SBY-Budiono mampu menyelesaikan akar dari persoalan korupsi. Dan dapat dipastikan semua elit-elit politik yang bercokol di kekuasaan memiliki watak yang sama yaitu penindas dan korup sehingga tak mungkin maling berani teriak maling. Kontrol rakyat juga dilemahkan sedemikian rupa dengan dikanal melalui lembaga-lembaga perwakilan dimana rakyat hanya bisa bersuara 5 tahun sekali dalam pemilu.

Korupsi besar-besaran semakin menambah beban penderitaan rakyat yang sudah ditindas oleh berbagai kebijakan neoliberal dalam bentuk pencabutan subsidi (TDL, Air, pendidikan, kesehatan, BBM, dll), penggusuran dan perusakan lingkungan dimana-mana, penjualan asset-aset negara, upah murah, pendidikan dan kesehatan mahal, sembako mahal. Kebijakan neoliberal dan para koruptor yang mencuri uang rakyat telah merenggut hak-hak dasar rakyat.

Akar dari persoalan korupsi adalah rendahnya produktifitas sementara tingkat konsumsi masyarakat sangat tinggi melebihi tingkat produktivitas (tidak ada industrialisasi nasional). Sistem kapitalisme yang hari ini mengambil bentuk kebijakan-kebijakan neolib tidak akan mampu meningkatkan tenaga produktif masyarakat tetapi justru merampasnya. Selain, itu kapitalisme yang berproduksi tak terencana menghasilkan berbagai barang dan menghegemoni rakyat dengan budaya konsumerisme. Rezim penjajah modal, SBY-Budiono terbukti sangat setia menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberalisme yang melemparkan seluruh kebutuhan rakyat ke dalam mekanisme pasar. Pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya semakin jauh dari jangkauan rakyat miskin sehingga tenaga produktif rakyat semakin rendah. Kebijakan privatisasi asset-aset negara dan perdagangan bebas yang menghancurkan industri dalam negeri adalah bukti bahwa rezim SBY-Budiono tidak membangun industrialisasi nasional. Mereka hanya peduli dengan kepentingan pemodal asing.

Olehnya, kami menyatakan sikap untuk:
1. Ayo rakyat bersatu, Lawan Kapitalisme dan Budaya Korupsi; Bangun Organisasi Rakyat Mandiri yang non kooperasi dan non kooptasi di semua teritori.
2. Adili dan sita harta para koruptor.
3. Usut tuntas seluruh kasus korupsi (Soeharto, BLBI, Edi Tansil, Bank Century, dll).
4. Usut tuntas kasus korupsi di tubuh TNI, POLRI, KPK, BPK, DPR, Kejaksaan, dan diseluruh lembaga Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif).
5. Pendidikan dan Kesehatan gratis untuk membangun tenaga produktif rakyat.
6. Ganti Pemerintahan Agen Penjajah Modal dengan Pemerintahan Politik Rakyat Miskin.

Selebaran ini dikeluarkan oleh:
FRONT PERSATUAN RAKYAT MISKIN SULAWESI TENGAH (FPRM-SULTENG)
(KPRM-PRD, LMND-PRM, PPRM, KOMA PROGRESIF, FEMME-PROGRESIF, PERSATUAN MAHASISWA PRO DEMOKRASI, KOMRAD, SRMK-PRM)