Login Form
Pengunjung Datang Dari...
Arah
| Rezim Kapitalis SBY – Boediono, GAGAL Mensejahterakan dan Mendemokratiskan Rakyat |
 |
| Oleh KPRM PRD |
|
KOMITE POLITIK RAKYAT MISKIN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Ayo Rakyat Bersatu, Turunkan Rezim SBY-Boediono dan Elit-ELit Politik Busuk! Ganti dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin! Salam Pembebasan! Hari ini, 28 Januari 2009, adalah 100 hari kekuasaan SBY-Boediono. Tapi sesungguhnya rezim SBY-Boediono bukanlah kekuasaan yang baru lahir, atau baru berumur 100 hari. Kekuasaan SBY-Boediono sudah berjalan 5 tahun yang lalu, sehingga hari ini tepatnya adalah 5 tahun 100 hari kekuasaan SBY-Boediono. Atau bahkan, kekuasaan hari ini hanyalah episode lanjutan dari kekuasaan sebelumnya paska reformasi. Kekuasaan yang memiliki karakter serupa: Agen Penjajahan Asing! Lihat, Lihat saja! Sejak pemerintahan Habibie, Megawati, Gusdur, SBY-Kalla dan SBY-Boediono tak ada kebijakan yang benar-benar berbeda. Semuanya dalam soal arah ekonomi-politik bak pinang dibelah dua: tunduk dan takluk pada kepentingan asing, yang membutuhkan pasar, membutuhkan buruh murah, membutuhkan ladang penghisapan baru dan luas dari aset-aset negara, alam, dan lain sebagainya. Tidak! Kita tidak boleh melihat bahwa 100 hari ini hanyalah babak baru, era baru, zaman baru. Sama sekali bukan! 100 hari ini adalah keberlanjutan dari penindasan kapitalisme Internasional sejak era Soeharto berkuasa. Yang diperdalam, diperluas, diperganas mekanisme penghisapannya, penindasannya, melalui “ekonomi pasar” sebagai cara untuk membenar-benarkan pengisapan kapitalisme internasional, membenar-benarkan Penjajahan Asing! Tengok, Tengoklah! berbagai Undang-Undang yang memperdalam dan melancarkan program-program neoliberalisme telah disahkan secara cepat untuk mengejar target “obat” krisis Kapitalisme Global di negeri ini dan memperluas lapangan pencaplokan akumulasi kapitalis untuk di bawa ke kantong-kantong korporasi internasional. Undang-undang tersebut, antara lain: UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU HP3, UU Kehutanan, UU Pajak, UU Kawasan Ekonomi Khusus, Perpu Pembebasan Lahan, UU BHP. Bahkan DPR periode 2004-2009 telah mengesahkan privatisasi 30 perusahaan negara (sebagian belum terealisasi), dan yang paling siap melakukan initial public offering tahun ini adalah PT Bank Tabungan Negara dan PT Pembangunan Perumahan. Lalu apa akibatnya, setelah 32 tahun bangsa ini dibawah Kapitalisme Kroni dan 11 tahun dibawah sistem Kapitalisme Neoliberal? Apakah ada KESEJAHTERAAN itu? Atau tepatnya tetesan kesejahteraan dari Pembangunanisme dan Pasar “Bebas” itu? Dan Apakah ada DEMOKRASI itu? Sama sekali TIDAK ADA! Mari, Mari kita lihat dengan pikiran dan hati kita yang jernih! Lebih dari separo dari 240 juta penduduk Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dar US $2 per hari dan sekitar 40 juta penduduk menganggur. Suatu kenyataan yang berbanding terbalik dengan fakta 23.000 orang orang kaya di Indonesia. Tak hanya itu, angka kematian Ibu meningkat (307 per 100.000), bahkan jumlah anak yang putus sekolah (sekitar 5,0% anak usia SD, 45% usia SMP, dan 60% anak usia SMA tidak bersekolah) dan 76% lulusan SMA tak sanggup kuliah. Lalu, adakah KESEJAHTERAAN itu dibawah Rezim-Rezim Kapitalis, seperti halnya SBY-Boediono, JELAS jawabannya adalah TIDAK ADA! Mereka, Rezim-Rezim Kapitalis di Negeri ini, seperti halnya SBY-Boediono, hanyalah agen, calo, pedagang sumber daya yang menggadai-gadaikan kekayaan negeri ini, diperjualbelikan bagi kerakusan dan pesakitan kapitalis-kapitalis internasional, yang tengah kalut karena Krisis yang tak kunjung berakhir. Mereka, kapitalis-kapitalis Internasional itu sangat butuh, liberalisasi pasar, liberalisasi keuangan, liberalisasi hukum, liberalisasi pendidikan, liberalisasi kesehatan dan lain sebagainya, sebagai obat krisis Overproduksi mereka. Tak cukup hanya disitu, karena neoliberalisme mengakibatkan kemiskinan, maka, gejolak perlawanan rakyat harus diredam, dibelenggu, bahkan jika perlu ditumpas. Agar tak menganggu kelancaran penghisapan, penindasan, dan pemindahaan kekayaan. Perhatikanlah seksama, agar tak terbuai dengan demokrasi palsu ini, ruang-ruang demokrasi semakin jelas arahnya, menyempit! Berbagai rancangan UU yang membahayakan demokrasi, yang menunggu peraturan perundang-undangannya, seperti RUU Rahasia Negara, RUU Penyiaran, RUU Pers, RUU Intelejen Negara, UU Pornografi akan segera disahkan untuk membungkam kebebasan ekspresi, kebebasan informasi, kebebasan berpendapat dan berorgansiasi. Belum seratus hari saja pemerintahan SBY-Boediono, melalui Kejaksaan Agung sudah melakukan pelarangan terhadap 5 buku. Belum lagi berbagai kekejian dan penganiayaan terhadap kaum tani, buruh, nelayan, mahasiswa, dan rakyat miskin yang melakukan perlawanan karena penghisapan Neoliberalisme. Jadi, adakah DEMOKRASI itu? Jawabnya, tentu saja: TIDAK ADA! Jelas, Jelas Sudah! Kapitalisme Neoliberal pada hakikatnya adalah PENJAJAHAN ASING! Karena Kapitalisme Neoliberal mengeksploitasi kekayaan di negeri ini membawanya dengan tenang ke kantong-kantong korporasi, tanpa rakyat di negeri ini ataupun di negeri miskin lainnya dapat mengecap kekayaan tersebut secara adil dan merata. Terang sudah Kapitalisme Neoliberal adalah PENJAJAHAN ASING! Dan Rezim-Rezim Kapitalis di negeri ini, seperti pula SBY-Boediono adalah ANTEK, AGEN PENJAJAHAN ASING. Merekalah yang membuat aturannya, kebijakannya, hukumnya sehingga Penjajah-Penjajah tersebut dapat melenggang masuk ke negeri ini tanpa takut dituduh sebagai Penjajah seperti zaman perjuangan melawan Kolonialisme. Rezim-Rezim Kapitalis negeri inilah yang meLEGALkan PENJAJAHAN itu. CUKUP, CUKUP SUDAH! Kapitalisme sudah menghisap hingga ke “tulang sumsum” kehidupan. Kapitalisme sudah GAGAL, harus di GANTIKAN, begitu pula rezim-rezim kapitalis di negeri ini, sama halnya dengan SBY-Boediono, harus DIGANTIKAN, DITURUNKAN segera! Selanjutnya, Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin harus dibangun, dari keringat, darah, airmata PERSATUAN RAKYAT dan GERAKAN, agar Kesejahteraan dan Demokrasi yang Sejati (SOSIALISME) bagi Rakyat menjadi nyata! Oleh karena itu, bagi kami, Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM – PRD), bersama dengan RAKYAT, menuntut: Turunkan Harga Sembako Pendidikan dan Kesehatan Gratis Kenaikan Pendapatan dan Lapangan Pekerjaan Perumahan, Air Bersih, Energi, serta Transportasi Murah dan Massal UU Politik dan Pemilu yang Demokratis Penulisah Sejarah yang Jujur; Mengembalikan Ingatan Sejarah Rakyat Pengadilan Kejahatan HAM dan Pembubaran Komando Teritorial Pengadilan dan Penyitaan Harta Soeharto/Kroni, dan Koruptor Lainnya Kuota 50% Perempuan untuk Semua Jabatan Publik Perbaikan Kerusakan Lingkungan Bagi kami, jalan keluar dari persoalan di atas, adalah: Industrialisasi Nasional oleh dan untuk Rakyat Pemusatan Pembiayaan dalam Negeri Pemenuhan Tuntutan-tuntutan Mendesak Rakyat Kekuasaan Rakyat Kebudayaan Maju Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat, Salam Juang ! Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM – PRD) Medan Juang, 28 Januari 2010 Zely Ariane Juru Bicara |
Catatan KPRM-PRD
Asal-usul Krisis Ekonomi, Politik, dan Budaya Indonesia.
A. Kolonialisme 350 tahun: Warisan kolonialisme pada Indonesia Merdeka.B. Kekalahan kubu “sosialisme ala Indonesia” (kubu mobilisasi massa buruh-tani) pada tahun 1965 (yang mencari jalan kerakyatan untuk membangun Indonesia yang tidak tergantung pada imperialis) sehingga memungkinkan (i) pendirian rejim Orde Baru; dan (ii) ekonomi kapitalis yang tak berindustri; serta terutama (iii) penghancuran capaian-capaian revolusi nasional demokratik Indonesia selama 1900-1965 di atas kekalahan kubu sosialis pada tahun 1965 (rakyat harus belajar sejarah Orde Baru). Dengan kata lain, merupakan kemenangan (a) kediktatoran politik elit terhadap demokrasi mobilisasi massa dan (b) neo-kolonialisme.
C. Neo-liberalisme : Ketidakmampuan rejim politik elit ataupun ekonomi neo-kolonial membela rakyat dan negeri dari serangan globalisasi neo-liberalisme—yang merupakan bentuk ganas yang paling baru neo-kolonialisme—dan krisis kapitalisme internasional—yang kepentingannya memperbesar keuntungan dari investasi-investasinya, sehingga membutuhkan peningkatan pemerasan.
Siapa yang berjuang mati-matian, siapa yang berjuang setengah hati, dan siapa musuh-musuhnya?
Secara historis harus diketahui:A. Kekuatan sosial (kekuatan kelas) yang bergerak dari masa ke masa. Peranan pemuda, intelektual muda, pedagang miskin, buruh dan tani dalam perlawanan terhadap kolonialisme sampai tahun 1949; terhadap pembangunan gerakan “sosialisme ala Indonesia” periode 1949-65; dan dalam perlawanan terhadap Orde Baru dalam tahap-tahapnya.
B. Sejarah siapa yang mengorganisir dan memperjuangkan ide (a) aksi massa dan (b) sosialisme ala Indonesia dalam semua periode tersebut, yang juga harus menggambarkan figur dan ide-idenya, serta juga organisasi politik yang berkembang.
C. Situasi sekarang.
Secara historis harus dijelaskan:
A. Kekuatan sosial (kelas) mana yang berkepentingan dan yang mampu melawan (proletar dan mahasiswa, dengan menjelaskan kedudukan khusus dari massa mayoritas,yakni massa semi-proletar dan burjuis kecil yang melarat dan tertindas—kaum miskin kota/Marhaen desa dan kota).
B. Siapa musuh rakyat dalam negeri dan mengapa: sisa-sisa Orde Baru, militer, reformis gadungan, nasionalis gadungan, yang semuanya berdiri di atas kepentingan kelas kapitalis dalam negeri dengan semua konflik-konfliknya. Siapa musah luar negeri: imperialis, pemerintah-pemrintah imperialis, lembaga finansial internasional, perusahaan MNC dan bank-bank internasional.
C. Siapa sekutu strategis dalam dan luar negeri, baik secara kelas maupun organisasi. Dalam menjelaskan aspek organisasi dalam negeri harus disertai dengan penjelasan yang teliti, peka, rendah hati tapi ilmiah terhadap situasi fragementasi kepeloporan. Sekutu strategis adalah calon mitra persatuan.
D. Siapa sekutu taktis: ini berubah dari waktu ke waktu, bisa kekuatan sosial (kelas atau suatu bagian dari sebuah kelas), bisa individu, bisa organisasi.