Pemilu 2009 dilaksanakan bersamaan dengan krisis ekonomi dunia yang sangat parah. Segerah rakyat jelas melihat bahwa tidak ada kekuatan peserta pemilu yang akan mengatasi krisis dari akar masalahnya bahkan lebih buruk, jelas bagi rakyat bahwa seluruh peserta pemilu adalah biang kerok [membuat masalah] krisis indonesia itu sendiri.

Sehingga bagi rakyat miskin, pemilu 2009 adalah ajang konsolidasi kekuasaan elit musu rakyat, dan bertentangan langsung dengan kepentingan rakyat. Maka pada aksi Komite Rakyat Bersatu hari ini, dengan keberanian dan penuh semangat kami menyatakan sikap:

1. Pemilu 2009 berbahaya bagi rakyat miskin dan harus ditolak, karena:

• Pemilu 2009 tidak Demokratis dan membatasi partisipasi seluruh rakyat, dari UU, proses persiapan hingga pelaksanaan kampanye dan pemilihan. Semua proses pemilu mengambat bagi keterlibatan pertai milik rakyat miskin [bahkan dengan represi fisikpun, seperti dialamai PAPERNAS]. Hanya elit berduit pendukung kekuasaan [yang sudah menumpuk kekayaan sejak orde baru hingga sekarang, akhirnya yang menjadi peserta pemilu 2009;]

• Pemilu 2009 akan menghasilkan pemerintahan kekuasaan yang pasti akan memperparah krisis dan merugikan rakyat. Sekalipun dalam kampanye terdengar juga isu kemandirian ekonomi, tetapi tidak menutupi kenyataan bahwa semua alat politik [partai dan tokoh] dalam pemilu adalah pendukung politik utang dan pilitik obral kekayaan alam kepada asing,

• Pemilu 2009 sepenunya menjadi ajang kekuatan musu rakyat, yang diikuti oleh parah boneka penjaja ekonomi asing [imperialis], penjahat HAM, para koruptor, dan reformis gadungan menipu rakyat;
• Pemilu 2009 tidak menyediakan pilihan bagi rakyat karena tidak ada partai dari gerakan rakyat. Sekalipun banyak aktifis gerakan mendukung pemilu, namun mereka semua tidak menjadi pilihan baru dalam pemilu, dan justru aktifis terkooptasi tersebut telah menegaskan politiknya mendukung kekuatan politik musu rakyat;
• Pemilu 2009 dalam seluruh prosesnya adalah omongkosong bicara demokrasi dan aspirasi rakyat. Seluruh rakyat sudah membuktikan dan lihat langsung, bagiaman semua perserta Pemilu sibuk membagi uang dan barang untuk membeli dukungan, juga sibuk membuat deal-deal antar elit/partai yang akan memperjual belikan suara rakyat bagi pilihan presiden kedepan.

2. Tidak bisa tidak cara rakyat mendapatkan penyelesaian seluruh persoalan adalah dengan berjuang untuk mendirikan kekuasaan rakyat, berjuang untu mengantikan pemerintahan elit, berjuang mendirikan pemerintah anti imperialisme. Hanya pemerintahan anti imperialisme yang sanggup dan berkepentingan untuk mewujudkan kesejaterahan, kemandirian dan kemajuan bagi rakyat dan negara indonesia. Pemerintahan dari dan oleh rakyat ini juga hanya akan terbagun dari persatuan yang terus dikuatkan, diantara rakyat dan kaum gerakan, dan tidak melibatkan elit politik musu rakyat. Pada saat sekarang, kebutuhan persatuan tersebut adalah membuat konsolidasi nasional kaum gerakan, untuk mewujudkan wadah politik bersama kaum gerakan dan rakyat yang bahwa [dari buru, tani, kaum miskin kota, mahasiswa, kaum perempuan dll].

3. Program mendesak mengatasi semua persolan rakyat [PHK, Upah Murah, Lapangan Kerja, Pendidikan Mahal dll] adalah menjalankan industrialisasi nasional yang tidak akan berjalan oleh pemerintahan elit, dan hanya akan terwujud oleh pemerintahan anti Imperialisme yang berani memusatkan pembiayaan dari: Nasionalisasi industri energi dan pertambangan asing; nasionalisasi industri perbankan; menghentikan penarikan dan pembayaran utang luar negeri disertai penarikan kembali obligasi rekapitulasi perbankan, tangkap adili dan sita harta koruptor, pajak progresif untuk individu-individu berpenghasilan tinggi, pengenaan pajak dan royalti untuk transaksi- transaksi spekulatif.

Perjuangan pada 5 april ini dijalankan di berbagai kota di Indonesia, merupakan bagian dari perjuangan terus menerus rakyat Indonesia hingga rakyat mewujudkan pada 1 mey 2009 dan pada setiap waktu yang memungkinkan rakyat miskin akan kembali turun jalan dengan kekuatan persatuan yang semakin terbangun.

Lampiran:

LAWAN MILITERISME !!!
USUT TUNTAS PENANGKAPAN DAN PEMBAKARAN POSKO PENGGALANGAN PEMILU’ 09/KNPB PAPUA

Hari jum’at 03/4/09 telahtejadi bentuk represifitas aparat Kepolisia Papua, yakni dengan pembakaran dan penangkapan 10 aktivis KNPB di Waena Papua Barat, dengan dalil POSKO telah menyembunyikan sejata Api. Inilah bentuk nyata produk negara yang militeristik. Bentuk protes terhadap pemilu’ 09 yang dilakukan kawan-kawan KNPB dan didukung penuh oleh Rakyat Papua masalah dibalas dengan tuduhan dan represifitas aparat. Hal ini semakin menguatkan bunkti bahwa militerisme di Indonesia adalah alat bagi negara dan setia menjadi anjing penjaga modal asing. Saat ini ke-10 aktivis KNPB masih ditahan di POLDA Papua dan bebrapa pengacara dari beberapa lembaga bantuan Hukum masih mengupayakan pembebasan kawan-kawan di POLDA Papua. Sebelumnya Polisi juga membatasi para pengacara dan pengunjung yang ingin mendampingi korban penculikan dan penangkapan paksa yang dipimpin oleh AKBP Paulus Waterpaw. Dengan ini maka pemilu elit 2009 tidak sah di Papua sebelum ada penyelesaian yang demokratik terhadap rakyat Papua.

Dengan ini kami atas nama Komite Rakyat Bersatu [KRB] menyatakan sikap:

1. Tolak pemilu elit 2009
2. Tolak militerisme, usut tuntas kasus penangkapan dan pembakaran POSKO Penggagalan pemilu elit/KNPB Papua
3. Bangun Front Persatuan Gerakan Rakyat anti Imperialis secara Nasiona.

Tuntutan mendesak rakyat indonesia:

1. Turunkan harga sembako dan upah layak bagi buruh
2. STOP PHK massal, hapus sistem buruh kontrak dan Outsourching
3. Pendidikan, kesehatan gratis untuk rakyat
4. Cabut dan tolak UU yang tidak memihak rakyat, seperti, UU Migas, UU BHP, UUK, UU penanaman modal asing, perda penggusuran dan perda gepeng
5. BLT, RASKIN bukan solusi; lapangan pekerjaan untuk rakyat

Lawan Musuh-Musuh Rakyat!

1. Imperialisme
2. Agen-agen imperialis [SBY-JK]
3. Parpol busuk dan pemilu 2009
4. Elit politik busuk, reformis gandungan dan aktivis penipu rakyat
5. Militerisme dan sisa-sisa ORDE BARU
6. Fundamentalis [milisi sipil yang reaksioner]